Beasiswa untuk Partai Politik

Meskipun umat Islam sedang berpuasa, tapi partai politik tetap haus dan lapar dengan harta. Berita yang terbaru parpol sedang mengusulkan dana bantuan untuk mereka naik. Nggak pakai ba bi bu langsung naik 10x lipat, udah kaya harga sembako aja. Saat ini parpol mendapat bantuan sekitar Rp 108,00 per pemilih, jadi kalau ada 10 pemilih berarti dapat dana cuma-cuma Rp 1.080,00. Mereka bilang naik karena alasannya sudah tidak naik selama 10 tahun lebih, jadi sudah tidak relevan dengan kondisi zaman ini.

Sebelum minta dana parpol yang berasal dari rakyat ini naik, cerita dulu dong dananya yang dulu-dulu dipakai buat apa aja. Masa rakyat sebagai pemilik dana nggak tau? Saya aja yang KKN dapat dana program harus melaporkan penggunaan dana beserta bukti transaksinya. Open government is just a bullshit in this country. Kalau partai politiknya saja tidak bertanggung jawab atas dana yang didapat, gimana kader-kadernya yang di DPR.  

Ngomong-ngomong saya punya ide bagus, gimana kalau sistem dana bantuan untuk parpol ini disamakan dengan sistem beasiswa untuk mahasiswa? Cuman yang berprestasi yang dapat dana, selain menghemat anggaran juga memacu partai politik untuk berprestasi. Dengan begini virus N-Ach (Need For Achievment) seperti yang dikatakan David McClelland akan menyebar dengan cepat. Jadi, rakyat sebagai pemberi dana juga senang melihatnya. Hahaha.

Enak banget kalau parpol yang bahkan kita aja nggak tahu prestasinya (selain mencetak banyak koruptor top) tiba-tiba minta dana bantuannya naik.  Mahasiswa untuk dapat beasiswa mereka harus belajar dengan gigih. Pertama-tama harus lolos ujian masuk perguruan tinggi dahulu, setelah itu harus punya nilai bagus yang terstruktur, sistematif, dan masif konsisten. Tahap selanjutnya mereka masih harus bersaing dengan para pencari beasiswa lainnya, faktor yang menentukan bukan hanya nilai tapi juga keaktifan di berbagai organisasi. Setelah itu baru dapat beasiswa. Buat yang nggak dapat beasiswa tapi nggak mampu? Mereka biasanya harus kerja sambilan setelah pulang kuliah, untuk menutupi uang kuliahnya. Meskipun nggak dapat dana beasiswa dari negara atau perusahaan swasta, mahasiswa tetap mandiri dan berjuang sendiri. Nah, kalau parpol? Ada prestasi nggak ada prestasi main minta duit aja. Parpol dan mahasiswa itu sama, sama-sama ingin berkontribusi untuk negara. Cuman beda jalan dan strateginya aja. Ini bukan berarti saya menyamakan parpol dan mahasiswa lho, Pak. Enggak begitu, jangan marah, Pak.

Harusnya ada indikator untuk menentukan prestasi parpol, apakah dia layak menerima bantuan atau tidak. Misalnya, parpol berhak dapat dana kalau kadernya yang tersangkut korupsi tidak lebih dari satu orang. Kalau begitu kan rakyat bangga ngasih uangnya. Parpol yang kadernya nggak korupsi menurut saya itu sudah prestasi yang sangat besar, susah loh berjalan di atas duri tanpa terkena durinya.

Daripada kasih dana bantuan ke belasan partai politik yang kita nggak ngerti juga kinerjanya, lebih efisien kalau dikerucutkan ke beberapa parpol yang memenuhi indikator berprestasi. Dengan begitu dana untuk belasan partai politik tadi bisa diterima beberapa parpol yang berprestasi aja. Kalau semua parpol berprestasi? Malah bagus, berarti kita sudah terbebas dari perang melawan bangsa sendiri yang hobi korupsi tanpa basa-basi. Saya kira semua rakyat rela kasih dana yang banyak kalau parpol itu jelas. Ya kurang lebih analoginya seperti BBM subsidi tetap sasaran lah, subsidi hanya untuk yang tidak mampu dan dana bantuan parpol hanya untuk yang berprestasi. Eh, tapi kan BBM subsidi udah nggak ada, gimana sih. Ya sudah lah.

Jika memang tidak ada prestasinya atau tidak memenuhi indikator yang ada, ya parpol harus bisa cari dana sendiri untuk membiayai kegiatan politiknya. Kalau mahasiswa saja bisa mandiri, masa parpol nggak bisa. Kan malu.